swasembada pangan

swasembada pangan

Pengertian Swambada pangan

Swasembada pangan yang berarti kita mampu utk mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi & konsistensi kebijakan tsb, antara lain dengan melakukan:

1.    Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.

2.    Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi & jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tsb.

3.    Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.

4.    Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan utk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dlm hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di indonesia yg paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya indonesia timur).

Jadi diversifikasi adalah bagian dr program swasembada pangan yg memiliki arti pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi/nasi (sebab di indonesia makanan pokok adalah padi/nasi). Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu non padi/nasi.

Kebijakan Pemerintah terhadap swambada pangan

Tampaknya, program swasembada pangan, khususnya beras, tidak akan pernah terwujud selama jajaran pengambil kebijakan di pemerintahan lebih  mementingkan impor ketimbang memperluas lahan sawah dan membantu petani meningkatkan produksi. Swasembada beras tinggal ilusi setelah pernah diraih 1984 dan 2004 silam.

indonesia sebenarnya memiliki sarana dan prasarana lengkap dan dapat diandalkan untuk mendukung swasembada beras. Terlebih bila memperhitungkan lahan pertanian padi yang masih potensial dan luas, di samping jumlah sumber daya manusia (petani) banyak, produksi pupuk dan benih memadai, serta sistem irigasi yang sudah terbentuk sejak lama. Namun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) serta seluruh pihak terkait malah terkesan memandang sebelah mata sektor pertanian tanaman pangan. Fakta paling gamblang tentang itu: lahan pesawahan – termasuk yang beririgasi teknis – terus menyusut secara signifikan akibat tergusur aneka kepentingan nonpertanian, terutama permukiman dan industri.

Maka jangan sesali kalau produksi beras nasional cenderung menurun. Bahkan kalaupun berbagai faktor amat menunjang – seperti iklim, pengendalian hama, juga penyediaan berbagai input – produksi beras nasional sulit sekali ditingkatkan lagi. Produksi beras nasional boleh dikatakan sudah stagnan di level 50-an juta ton per tahun. Padahal konsumsi nasional, sebagai konsekuensi pertambahan penduduk, terus meningkat pasti dan begitu signifikan.

Di lain pihak, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam terus berupaya keras meningkatkan produksi beras secara intensif. Upaya mereka sungguh tak mengenal lelah, termasuk mengembangkan dan menerapkan inovasi pertanian. Target mereka bukan lagi sekadar mencapai swasembada, melainkan tampil menjadi negara produsen beras terbesar di dunia.

Hambatan dalam pemprograman swasembada pangan

Swasembada pangan terkendala pada keterbatsan lahan, swasembada pangan berkelanjutan pemerintah telah menetapkan peningkatan produksi. Untuk jagung 10 persen per tahun, kedelai 20 persen, daging sapi 7,93 persen, gula 17,56 persen dan beras 3,2 persen per tahun.

Dalam Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010, dia mengatakan, mencapai target ini diperlukan peningkatan areal pertanaman. Dia mencontohkan, pada swasembada gula dibutuhkan lahan tambahan 350.000 hektare (ha), kedelai 500.000 ha. “Tapi ada kendala. Hingga saat ini, pun belum ada kepastian soal lahan,” katanya dalam kegiatan yang diikuti para Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Kondisi ini, menjadikan satu lahan pertanian terpaksa untuk menanam berbagai komoditas tanaman pangan secara bergantian. Akibatnya, Indonesia selalu menghadapi persoalan dilematis dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman.

Jika menggenjot produksi kedelai, produksi jagung akan turun. Sebab, lahan diambil kedelai. Juga sebaliknya, karena kedua komoditas ini ditanam saling menggantikan.

Sebenarnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menjanjikan lahan 2 juta ha dari total lahan terlantar 7,3 juta ha untuk pertanaman pangan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan soal lahan itu.

Selain keterbatasan lahan, kendala lain yang dihadapi mencapai swasembada pangan masih tinggi alih fungsi atau konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Saat ini, konversi lahan pertanian mencapai 100.000 ha per tahun, sedang kemampuan pemerintah menciptakan lahan baru maksimal 30.000 ha. Hingga setiap tahun justru terjadi pengurangan luas lahan pertanian.

Sementara perubahan yang mengakibatkan cuaca tidak menentu dan keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap upaya swasembada produk strategis itu.

Program swasembada pangan pada masa susilo bambang yudoyono

Pada masa nya SBY dianggap gagal dalam hal swasembada pangan dan hanya dianggap keberhasilan yang semu,Pentingnya pencapaian swasembada beras, perlu diketahui kedudukan khusus beras dalam menu, budaya, dan politik Indonesia. Beras adalah bahan makanan pokok bagi orang Indonesia. Berbagai bahan makanan lain pengganti beras pernah dianjurkan oleh pemerintah, namun rakyat tidak menyukainya.

Ketika harga beras melonjak sampai pada titik di mana konsumsinya harus dikurangi, penduduk menjadi kekurangan gizi dan kelaparan. Beras adalah pusat dari semua hubungan pertalian sosial.

Radius Prawiro pada tahun 1998 menjabarkan beberapa langkah kunci yang pernah diambil dalam perjalanan ke arah swasembada beras, diantaranya: 1. Bulog, Dewan Logistik Pangan, dan Harga-harga Beras.

Di antara lembaga-lembaga tersebut, Buloglah yang paling berperan dalam pencapaian swasembada beras. Bulog tidak terlibat langsung dalam bisnis pertanian, melainkan hanya dalam urusan pengelolaan pasokan dan harga pada tingkat ansional.

Selain itu, ada motivasi ekonomi-politik yang sebenarnya disembunyikan di balik logika bisnis impor beras. Impor beras merupakan bentuk kebijakan ekonomi-politik pertanian yang mengacu kepada kepentingan pasar bebas atau mazhab neo-liberalisme.

Kebijakan impor beras adalah pemenuhan kesepakatan AoA (Agreement on Agriculture) WTO yang disepakati oleh Presiden Soeharto tahun 1995 dan dilanjutkan pemerintahan penerusnya sampai sekarang. Butir-butir kesepakatan AoA terdiri dari :

1.    Kesepakatan market access (akses pasar) komoditi pertanian domestik. Pasar pertanian domestik di Indonesia harus dibuka seluas-luasnya bagi proses masuknya komoditi pertanian luar negeri, baik beras, gula, terigu, dan lain sebagainya.

2.    Penghapusan subsidi dan proteksi negara atas bidang pertanian. Negara tidak boleh melakukan subsidi bidang pertanian, baik subsidi pupuk atau saprodi lainnya serta pemenuhan kredit lunak bagi sektor pertanian.

3.    Penghapusan peran STE (State Trading Enterprises) Bulog, sehingga Bulog tidak lagi berhak melakukan monopoli dalam bidang ekspor-impor produk pangan, kecuali beras.

Dampak pemenuhan kesepakatan AoA WTO sangat menyedihkan bagi kondisi pertanian lndonesia semenjak 1995 hingga sekarang ini. Sektor pertanian di Indonesia mengalami keterpurukan dan kebangkrutan. Akibat memenuhi kesepakatan AoA WTO, Indonesia pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1998 sebesar 4,5 juta ton setahun.

Beberapa kalangan aktivis gerakan petani di lndonesia menyebutkan merosotnya produksi beras nasional semenjak tahun 1985-2009 dikarenakan problem warisan struktural pertanian masih melekat dalam kehidupan petani. Di antaranya, semakin

banyak petani yang berlahan sempit (menjamumya petani gurem) dan tidak adanya kemajuan teknologi pertanian yang berorientasi ekologis.

Presiden SBY adalah seorang doktor pertanian yang pernah menulis tesis tentang revitalisasi pertanian dengan beberapa kesimpulan, di antaranya:

·         Untuk membangun kembali pertanian maka intervensi asing semacam IMF dan World Bank harus dinetralisasikan dari bidang pertanian.

·         Pemerintah perlu mengorientasikan kebijakan fiskalnya untuk mendukung sektor pertanian.

·         Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan pertanian yang berorientasi kepentingan petani dengan penerapan penuh sistem pertanian berkelanjutan. Namun sayangnya keyakinan atau ide cerdas SBY dalam disertasinya berbalik dengan realitas kebijakan ekonomi-politik pertanian yang direncanakan dan diimplementasikan.

Kebijakan pemerintahan SBY saat ini tidak mendukung berkembangnya sektor pertanian dalam negeri. Antara lain, Indonesia telah mengarah ke negara industri, padahal kemampuanya masih di bidang agraris. Misalnya, kedudukan Pulau Jawa sebagai sentra penghasil padi semakin kehilangan potensi karena industrialisasi dan pembangunan perumahan. Konversi tata guna lahan ini merupakan salah satu pemicu merosotnya pertanian Indonesia yang menjadi sumber penghidupan 49 persen warga negara.

Ada sejumlah faktor yang selama ini menjadi pemicu utama terpuruknya sektor pertanian, di antaranya :

1.    Dari segi sarana dan prasarana, dana pemeliharaan infrastruktur pertanian, tidak ada pembangunan irigasi baru, dan pencetakan lahan baru tidak berlanjut.

2.    Dalam hal bebasnya konversi lahan pertanian, pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak disiplin menjalankan pemerintahan dengan mengizinkan pengubahan fungsi pertanian yang strategis bagi ketahanan negara.

3.    Dari sisi kebijakan dan politik, penerapan otonomi daerah membuat sektor tanaman pangan terabaikan. Para elite politik membuat kebijakan demi partai, bukan untuk kebijakan pangan rakyat. Keadaan semakin buruk dengan tidak adanya keamanan dan stabilitas yang seharusnya dijalankan aparat penegak hukum.

PENDAPAT :

Jadi , indonesia sebenarnya memiliki sarana dan prasarana lengkap dan dapat diandalkan untuk mendukung swasembada pangan (beras). Namun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) serta seluruh pihak terkait malah terkesan memandang sebelah mata sektor pertanian tanaman pangan. Fakta paling gamblang tentang itu: lahan pesawahan – termasuk yang beririgasi teknis – terus menyusut secara signifikan akibat tergusur aneka kepentingan nonpertanian, terutama permukiman dan industri. Dan pada masa nya SBY dianggap gagal dalam hal swasembada pangan dan hanya dianggap keberhasilan yang semu , pentingnya pencapaian swasembada beras, perlu diketahui kedudukan khusus beras dalam menu budaya, dan politik Indonesia.

Sumber :

http://forum.detik.com/keberhasilan-semu-sby-di-sektor-pertanian-perspektif-pertanian-indonesia-t104426.html

http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf

http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Ekonomi%20-%20Keuangan%20-%20Bisnis&berita=132288&pagecomment=1

http://www.batukar.info/news/swasembada-pangan-terkendala-keterbatasan-lahan

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080409213724AAuJk0F

Perekonomian Indonesia

Pertanyaan :

1.    Gambar dan jelaskan pelaku-pelaku ekonomi secara makro (circular flow)!

2.    Sebutkan dan jelaskan sistem perekonomian yang ada !

3.    Sebutkan dan jelaskan sistem perekonomian yang ada diindonesia !

Model circular flow membagi perekonomian menjadi empat sektor :

1.    Sektor rumah tangga ( households sector ), yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik

2.    Sektor perusahaan ( firms sector ), yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa

3.    Sektor pemerintah ( goverment sector ), yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan

4.    Sektor luar negeri ( foreign sector ), yaitu sektor perekonomian dunia, dimana perekonomian melakukan transaksi ekspor impor

Penjelasannya :

1.    Sektor Rumah Tangga

Memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa privat ( sektor perusahaan ) maupun barang dan jasa publik (pemerintah). Faktor-faktor produksi tersebut adalah kesediaan untuk bekerja (tenaga kerja). Barang model (tanah) uang dan kesediaan untuk menanggung resiko yang dihadapi oleh perusahaan dengan membeli saham. Selain dari sektor perusahaan, sektor rumah tangga juga memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah pendapat tersebut bisa karena balas jasa atau faktor produksi yang diberikan (pendapatan upah dan pendapatan bunga)

2.    Sektor Perusahaan

Aliran pengeluaran sektor rumah tangga (garis 4) merupakan aliran pendapatan sektor perusahaan. Selain sektor rumah tangga perusahaan memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah, dan dari permintaan sektor luar negri yang merupakan ekspor sektor perusahaan

3.    Sektor Pemerintah

Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran-pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pengeluaran-pengeluaran untuk sektor rumah tangga

4.    Sektor Luar Negeri

Sektor rumah tangga perusahaan dari pemerintah maupun perekonomian domestik. Perekonomian dikatakan tertutup jika tidak melakukan interaksi dengan sektor luar negri interaksi dengan sektor luar negri dalam perekonomian terbuka disederhanakan dengan mekanisme ekspor dan impor. Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negri keperekonomian domestik. Sedangkan impor merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian domestik kesektor luar negri.

Sistem Ekonomi

Pengertian sistem ekonomi adalah suatu proses penerapan yang saling berhubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas sendiri.

Ada 4 sistem dalam ekonomi, berikut adalah macam-macam sistem ekonomi :

·       Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ini memiliki tradisi aktivitas ekonomi yang dilakukan secara turun-menurun dan masyarakatnya tetap menjaga nilai budaya setempat, sehingga kegiatan perekonomiannya masih bergotong-royong dan kekeluargaan adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain sebagai berikut :

1.    Pembagian stuktur kerja belum ada

2.    Masih menggunakan tukar-menukar barang / barter

3.    Sifat kekeluargaan tergolong tinggi

4.    Proses produksinya tergantung pada alam, misalnya bertani, berladang, berkebun dan sebagainya

5.    Alat untuk memproduksi sangat sederhana

6.    Sistem ekonomi sosialis/terpusat

·       Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat

Sistem ekonmi terpusat yang disebut juga sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, sistem ekonomi terpusat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1.    Negara menguasai semua alat produksi

2.    Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat

3.    Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat

4.    Hak milik individu tidak diakui

5.    Pemerintah mengatur kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi

·       Sistem Ekonomi Bebas/Liberal

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana pengelolaan ekonomi diatur ooleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi artinya setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bersaing bebas . ciri-cirinya :

1.    Harga barang ditentukan oleh pasar

2.    Timbulnya persaingan bebas

3.    Adanya pengakuan terhadap hak individu

·       Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistm ekonomi pasar,ciri-cirinya :

1.    Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian

2.    Adanya pihak swasta yang ikut berperan dalam kegiatan perekonomian

Sistem ekonomi yang ada diIndonesia

Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, sistem ekonomi tersebut sesuai dengan perkembangan dan ideologi bangsa. Sistem ekonomi indonesia berlandasan pancasila dan uud 1945. Landasan tersebut mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi diindonesia merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu penggunaan sumber daya ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat